PERMEN ATR 18/2019 (Wajah Asali Negara)

IMG_20190212_130103-01

 

 

 

 

Oleh : HENDRA KASIM

Direktur Eksekutif PANDECTA (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional)/Advokat & Legal Konultant

Tepat 20 Agustus 2019, Pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR 18/2019).

Akal-Akalan Pemerintahan

Seperti halnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Permen LHK P.21) yang diterbitkan dua bulan sebelum Permen ATR 18/2019 tepatnya 10 Mei 2019. (baca juga: https://hendrakasim.wordpress.com/2019/05/26/permen-lhk-no-p-21-basa-basippemerintah/). Permen ATR 18/2019 “seolah” ada upaya serius negara mengupayakan pengadministrasian kehidupan tanah adat.

Jika sebelumnya, melalui Permen LHK P.21 Masyarakat Adat “wajib” melalui mekanisme formil pengakuan keberadaan Masyarakat Adat yang masih hidup melalui Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

Masyarakat Adat baru akan mendapatkan kepastian hukum terhadap Tanah Adat jika terlebih dahulu melalui “pertarungan politis” di tingkat daerah. Pasal 5 Permen LHK P.21 menyebutkan bahwa terlebih dahulu setiap Tanah Adat milik Masyarakat Adat haruslah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Daerah. Yang terlebih dahulu harus memiliki Peta Wilayah Adat.

Setelah menghadapi “pertempuran politis” yang tidak mudah, karena kita tahu pihak yang “rishi” dengan perjuangan Masyarakat Adat adalah para pengusaha tambang atau kelapa sawit atau usaha apapun yang membutuhan lahan, pemerintah yang “berselingkuh” dengan para pengusaha tersebut, tidak terkecuali para legislator. (baca juga: https://hendrakasim.wordpress.com/2019/07/08/konstitusionalitas-masyarakat-adat/). Masyarakat Adat kembali diperhadapkan dengan penatausahaan tanah adat yang diatur dalam Permen ATR 18/2019.

Permen ATR 18/2019 dalam catatan penulis hanyalah akal-akalan Pemerintah. Melalui Permen ATR 18/2019 “seolah” Pemerintah hendak mengadminsitrasikan pencatatan tanah adat. Namun, Pasal 4 Permen ATR 18/2019 adalah “jebakan”. Tegas Pasal 4 Permen ATR 18/2019 menyebutkan pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya (i) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau (ii) yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan sederhana, bagaimana dengan tanah adat milik Masyarakat Adat yang di atasnya sudah ada Ijin Usaha Petambangan (IUP) ? Seperti di Kabupaten Halmahera Tengah misalnya, Masyarakat Adat Fritu sulit mengakses Hutan Adat milik mereka sebagai sumber hidup dan penghidupan karena telah dikuasai oleh Perusahaan dengan dalih hukum IUP. Atau misalnya fakta sosiologis tanah adat milik Masyarakat Adat Tobelo dalam di Ake Jira yang tidak hanya sulit diakses oleh Masyarakat Adat, namun telah terusir dari tanah sendiri akibat aktifitas perusahaan.

Inkonsistensi Berhukum; Kehilangan Falsafah

Persoalan mendasar dalam pengelolaan kebijakan bernegara salah satunya adalah konsistensi berhukum dan kesadaran falsafah Bangsa. Ihwal mengenai Masyarakat Adat, dasar konstitusional tidak hanya diatur tegas dalam Pasal 18 sebagai legal general namun pula dalam Pasal 18B ayat (2) sebagai legal specialist. Kemudian, dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012  (Putusan  MK  35) yang tegas menyatakan Tanah Adat Bukan Tanah Negara. (baca juga: https://hendrakasim.wordpress.com/2019/05/20/tanah-adat-bukan-milik-negara-refleksi-6-tahun-putusan-mk-35/).

Putusan MK 35 tidak hanya menegaskan posisi hukum Masyarakat Adat, namun juga menegasikan falsafah bangsa Indonesia terhadap Masyarakat Adat, dimana Masyarakat Adat merupakan masyarakat asali Bangsa Indonesia yang telah ada jauh sebelum ada perbincangan tentang negara. Sebab itu, negara menghormati keberadaan masayrakat adat.

Pengakuan negara terhadap keberasaan Masyarakat Adat sepatutnya bersamaan dengan kebijakan regulasi yang pro terhadap kelangsungan Masyarakat Adat, baik kelangsungan kelompok hingga ruang hidup Masyarakat Adat. Regulasi yang berbelit dan sangat adminsitratif serta politis, menunjukkan keberpihakan negara kepada investasi hingga mengenyampingkan falsafah Negara dalam pengakuan keberadaan Masyarakat Adat.

Closing Statement

Sejak awal, dengan argumentasi kebutuhan pembangunan, investasi menjadi Raja yang mengontrol kebijakan negara. Negara menunjukkan wajah aslinya. Segala yang menghambat proses investasi disingkirkan melalui legal policy, salah satunya adalah Pasal 4 Permen ATR 18/2019 yang menurut penulis adalah Pasal Jebakan.

Masyarakat Adat boleh menang di MK dengan Putusan MK 35. Namun, dengan mudah di akali oleh negara dengan proses adminsitrasi yang sangat panjang dan berliku, yang diatur dalam berbagai regulasi. Karena, sejak awal pengakuan negara terhadap keberadaan Masyarakat Adat adalah pengakuan setengah hati atau konstitusional bersyarat.[]

MAHAR POLITIK

IMG_20190831_193206

 

Oleh : HENDRA KASIM

Direktur Eksekutif PANDECTA (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional)/Advokat & Legal Consultant

Riak-riak mahar politik dalam proses pencalonan Kepala Daerah bukanlah hal baru. Disetiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), wacana ini selalu saja menjadi bumbu penyedap proses demokrasi lokal.

Seperti “kentut”, mahar politik dapat dirasakan baunya, namun sulit dibuktikan jika pelakunya tidak mengaku. Sebab itu, sejak Pilkada dilaksanakan secara langsung hingga terakhir Pilkada serentak 2018, KPU maupun Bawaslu tidak dapat membuktikan adanya praktik busuk tersebut.

Isu paling anyar mengenai praktik “palak tiket pencalonan” ini adalah pengakuan Lanyala Mataliti mengenai permintaan biaya politik sebesar Rp. 40 miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi dukungan pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Praktik demikian menjadikan Pilkada sangat mahal. Sebut saja riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 yang melibatkan 286 peserta Pilkada di 254 tempat, ditemukan bahwa Calon Kepala Daerah (Cakada) mengeluarkan uang rata-rata Rp. 20-30 miliar untuk mendapatkan tiker pencalonan (bbc.com).

The Entrance to Corruption

Proses demokrasi yang menelan biaya fantastis, mengubah wajah demokrasi menjadi industry. Demokrasi tidak lagi menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, namun berubah menjadi sumber penghasilan para feodal yang menguasai partai politik. Demokrasi yang mahal tidak hanya dinikmati namun didesain menjadi industry baru yakni industry demokrasi (https://hendrakasim.wordpress.com/2018/01/22/industri-demokrasi).

Proses politik yang mahal berdampak pada kebutuhan biaya yang fantastis. Sebab itu, bukanlah tidak mungkin setiap Cakada dalam satu periode kepemimpinan berlaku hukum ekonomi, supply and demand, profit and loss, expenditure and income. Sementara itu, bagi Cakada yang hanya memiliki popularitas dan elektabilitas minim “isi tas”. Sudah tentu membangun kongsi dengan pemodal. Kongsi dengan pemodal inilah mendorong proses demokrasi menjadi industry demokrasi.

Industry Demokrasi ibarat penyakit sudah complicated. Tidak hanya mendorong oligarchy system, dengan mudah juga mendorong pada praktik politic corruption. Artidjo Alkautsar dalam desertasinya menggambarkan bahwa korupsi politik jauh lebih berbahaya dari pada korupsi pada umunya. Hal tersebut dikarenakan korupsi politik merusak system, sehingga upaya pembangunan dan jalannya pemerintahan sulit berjalan normal karena system telah dirusak. Dengan kata lain, proses politik yang mahal merupakan the entrance to corruption.

Kehendak Regulasi

Apakah hukum positif Indonesia tidak melarang ikhwal mengenai mahar politik? jika membaca dengan teliti Undang-Undang Pilkada, mengenai persoalan mahar politik dilarang dengan tegas. Baik Partai Politik dilarang meminta dan setiap orang dilarang memberikan uang kepada Partai Politik selama proses pencalonan.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), dengan tegas melarang setiap partai politik menerima imbalan selama proses pecanlonan Kepala Daerah. Sanksi bagi Partai Politik yang menerima imbalan tersebut adalah larangan mengajukan calon Kepala Daerah di daerah yang sama pada periode berikutnya serta denda 10 (sepuluh) kali lipat lebih besar dari imbalan yang diterima. Tentunya, terlebih dahulu harus melalui proses peradilan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat inkracht van gewijsde.

Tidak hanya melarang Partai Politik, sebaliknya Pasal 47 UU 8/2015 tegas melarang setiap orang termasuk didalamnya Cakada untuk memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam proses pencalonan. Sanksinya adalah bagi Cakada jika telah terbukti melalui proses peradilan dengan putusan inkracht van gewijsde, dibatalkan sebagai Cakada.

Menarik di kaji dari Pasal 47 UU 8/2015 adalah larangan imbalan bagi pemberi dan penerima pada proses pencalonan. Yang dimaksud pemberi dalam Pasal tersebut adalah setiap orang yang didalmnya termasuk Cakada. Sebaliknya, yang dimaksud penerima adalah Partai Politik.

Pengaturan yang sumir dalam pasal tersebut adalah frasa “pada proses pencalonan”. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan proses pencalonan? Jika membaca UU Pilkada secara utuh, tidak ditemukan penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan pencalonan. Namun, meminjam defenisi proses dan pencalonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencalonan adalah segala proses, cara, perbuatan mencalonkan. Sedangkan proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Dengan demikian, dapat didefenisikan oleh penulis proses pencalonan adalah rakngkaian peristiwa dalam rangkaian perbuatan mencalonkan.

Membaca defenisi tersebut di atas, pemberian imbalan kepada Partai Politik dengan maksud mendapatkan rekomendasi partai sebagai syarat pencalonan Cakada dapat disangkakan atas Pasal 47 UU 8/2015. Sekalipun, “mahar politik” yang dimaksud dibungkus dengan modus “biaya administrasi”.

Closing Statement

Pengaturan mengenai mahar politik diatur dalam UU Pilkada. Sebab itu, perbuatan melawan hukum tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana Pilkada. Maka, lembaga yang berwenang menurut UU Pilkada menangani tindak pidana Pilkada adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang didalamnya terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Sebagai lembaga yang berwenang, tulang punggung penegakan hukum Pilkada berada di tangan Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan sebagai mitra kerja yang setara. Sebab itu, menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam membuat terobosan hukum Pilkada dengan menegakkan hukum Pilkada khusus Pasal 47 UU 8/2015 adalah kewajiban jabatan.

Kohabitasi – Membincang Rolling Jabatan (Perspektif Politik dan HTN – HAN)

IMG-20190711-WA0031

 

 

Oleh : Hendra Kasim

Advokat & Legal Consultant

Rolling jabatan dalam birokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai motif, salah satunya adalah demi penyegaran birokrasi guna pelayanan yang lebih maksimal. Sebab itu, proses reward and punishment dalam pengelolaan birokrasi merupakan keharusan.

Sama halnya dengan daerah lain, Maluku Utara dibawah tapuk pimpinan Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali melaksanakan rolling beberapa SKPD dilingkup Pemerintahan Prov. Maluku Utara.

“Rombak Kabinet” merupakan suatu hal lumrah dalam pemerintahan. Meski demikian, tidaklah sesederhana itu. Pengisian kursi kabinet merupakan pintu masuk pembagian “ganimah” hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebab itu, dalam perspektif politik “utak atik Kabinet” tidaklah sederhana.

Sistem Paket; Sama Kuat Legitimasi Politik

Dari perspektif demikian, pemberitaan di berbagai media masa yang pokoknya memberitakan adanya minus koordinasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur perihal pergantian beberapa SKPD di lingkup Pemerintah Prov. Maluku Utara, sehingga terbuka kemungkinan adanya ketidaksamaan pendapat antara Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan mungkin terjadi pecah kongsi dapat dimaklumi.

Keinginan Wakil Gubernur untuk dilibatkan dalam segala kebijakan baik berkaitan dengan pemerintahan maupun pembangunan di Maluku Utara merupakan keinginan yang tidak muluk-muluk. Mengingat, baik Gubernur dan Wakil Gubernur mendapatkan legitimasi yang sama kuat dari rakyat melalui proses Pemilihan dalam Sistem Paket.

Meskipun pemilihan dilakukan melalui Sistem Paket, menuju cita-cita bersama membangun daerah tidaklah semudah yang dibayangkan. Halang rintang baru mulai terpasang dengan kokoh pasca pelantikan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan diperhadapkan dengan kompleksitas persoalan yang cukup mengeras pikiran dan tenaga. Tidak tanggung-tanggung, keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terbangun selama masa kampanye dipertaruhkan. Mungkin saja, waktu bulan madu antar satu paket pasangan yang baru dilantik itu berlangsung tidak lebih dari satu bulan.

Kohabitasi – Gejala Ketatanegaraan

Kondisi demikian dalam Ilmu Hukum Tata Negara disebut dengan kohabitasi. Kohabitasi pertama kali diperkenalkan oleh Maurice Duverger. Dalam penelitiannya yang meneliti sistem pemerintahan Semi Presidensil di Perancis, Duverger menjelaskan bahwa keterpisahan kekuasaan eksekutif dalam suatu pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensil. Kohabitasi terjadi manakala seorang Presiden yang telah dipilih lewat Pemilu dipaksa untuk menominasikan seorang Perdana Menteri (atau Wakil Presiden) dari kalangan oposisi yang mayoritas di dalam parlemen.

Di Perancis, isiltah Kohabitasi dalam dinamika ketatengaraan muncul pertama kali pada tahun 1983, dua tahun setelah terpilihnya Francois Mitterrand sebagai Presiden (1981-1995). Karena Perancsi menganut sistem pemerintahaan (mixed system atau semi Presidensialisme), maka kohabitasi di Perancis adalah suatu bentuk pengaturan pemerintah antara Presiden (kekuasaan eksekutif) dan perdana menteri yang berasal dari partai lawan.

Kohabitasi secara harfiah diartikan sebagai hidup bersama tanpa ikatan nikah. Namun, kaitannya dengan politik pemerintahan, istilah ini diartikan oleh Eep Saefullah Fatah sebagai kondisi dimana terjadi pertengkaran antara Kepala Negara/Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Daerah. Dari defenisi yang disampaikan oleh Eep, jelas terlihat perbedaan kohabitasi yang dimaksudkan oleh Duverger yang diteliti di Perancis dengan Eep yang mengkontekskan dengan sistem politik di Indonesia. Di Indonesia, kohabitasi cenderung terjadi antara Kepala Negara/Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Daerah.

Normatif vis a vis Etik

Pergantian pejabat di lingkup Pemerintahan Provinsi, secara normatif memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Gubernur sebagai Kepala Daerah. Akan tetapi, menjalankan pemerintahan terutama menuju cita-cita celan and good governance bukan persoalan normatif melulu. Lebih dari itu, government etic tidak kalah penting.

Ibarat lautan, maka etik adalah lautannya, sementara hukum adalah kapal yang mengarungi lautan. Jika tenang lautannya, maka kapal tersebut akan tenang. Jika, berombak lautannya maka sehebat apapun kapten kapal, kapal tetap akan bergoyang. Keunikan cara kerja etik lainnya adalah, pelanggaran terhadap norma hukum sudah pasti pelanggaran terhadap etika. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika belum tentu melanggar norma hukum. Begitulah cara etik bekerja. Jika etika pejabat pemerintahan baik, maka dipastikan pemerintahan bejalan baik. Sebab itu, menegakkan rule of law saja tidak cukup, diperlukan upaya serius untuk menegakkan rule of etic.

Kaitannya dengan persoalan rolling jabatan dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berpotensi menimbulkan kohabitasi antara Gubernur dengan Wakil Gubernur, entah benar atau tidak ada kurang koordinasi – “anggap saja benar adanya”. Maka, sikap Gubernur tersebut secara normatif tidak dapat disalahkan. Meski demikian, dari perspektif etika pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih dalam sistem paket, sehingga keduanya mendapatkan legitimasi publik yang sama. Sudah sepatutnya, kebijakan apapun terlebih dahulu melalui diskusi antar kedua pemimpin daerah.

Kebutuhan Seleksi Terbuka

Meskipun UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengisian dan penggantian pejabat dilingkup Pemerintahan Daerah sepenuh hak Kepala Daerah. Akan ketapi, kewenangan tersebut merupakan kewenangan hukum bersyarat.

Kepala Daerah tidak dapat seenaknya mengisi jabatan dilingkup SKPD. Terutama untuk jabatan setingkat eselon I dan II, wajib melalui proses lelang jabatan secara terbuka sebagaimana amanah UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, untuk eselon III dan IV cukup menggunakan mekanisme internal, yakni melalui seleksi di Baperjakat.

Maksud filosofis keharusan lelang jabatan terbuka yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 adalah untuk menjamin Pejabat yang mendapatkan posisi sesuai dengan kompetensinya. Sekaligus, memberikan jaminan kepada Gubernur untuk bisa melihat pejabatnya memang memiliki kompetensi yang sesuai. Lebih dari itu, secara politis lelang jabatan terbuka juga dapat dijadikan sebagai cara menghindari kohabitasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur.

Closing Statement

Ibarat rumah tangga, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang akur antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Memastikan jalannya pemerintahan dengan baik, satu visi dwi tunggal pemimpin daerah merupakan sebuah keniscayaan. Selain itu, memastikan tegaknya rule of etic sama pentingnya dengan memastikan tegaknya rule of law.

KONSTITUSIONALITAS MASYARAKAT ADAT

IMG_20190708_201003.JPG

 

 

Oleh : HENDRA KASIM

Advokat & Legal Consultant

 

Isu mengenai Masyarakat Adat selalu menjadi perbincangan yang menarik dan agak sensitif untuk beberapa kalangan. Ikhwal tersebut karena wacana Masyarakat Adat tidak hanya soal tradisi, budaya, adat istiadat yang hidup, namun bersentuhan langsung dengan penguasaan lahan. Sebab itu, pihak yang paling “rishi” dengan perjuangan Masyarakat Adat adalah para pengusaha tambang atau kelapa sawit atau usaha apapun yang membutuhan lahan, pemerintah yang “berselingkuh” dengan para pengusaha tersebut, tidak terkecuali para legislator.

Pengakuan Konstitusional

Setelah amandemen UUD NRI 1945, Konstitusi telah menjamin eksistensi Masyarakat Adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan konstitusi tersebut merupakan landasan konstitusional bagi Masyarakat Adat di Indonesia. Disamping itu, membuka kembali lembaran sejarah konstitusi, Pasal 18B ayat (2) merupakan sebuah kemajuan yang cukup pesat mengingat tiga konstitusi sebelumnya tidak mengatur mengenai Masyarakat Adat.

Pilihan kalimat yang digunakan “Negara mengakui dan menghormati … ” tegas disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tafsir gramatikal dari kalimat tersebut adalah Negara menempatkan Masyarakat Adat sebagai pemegang kedaulatan atas hak-hak Masyarakat Adat,  juga ditafsir sebagai pengakuan Negara atas keberadaan Masyarakat Adat yang telah eksis jauh sebelum Negara “dibincangkan”.

Pasal tersebut tidak menggunakan frasa “Negara memberikan hak”, hal tersebut karena kesadaran perancang konstitusi saat amandemen UUD NRI 1945 yang menyadari kebaradaan hak-hak Masyarakat Adat telah ada jauh sebelum keberadaan Negara. Sebab itu, tidaklah mungkin memberikan sesuatu yang sejak awal telah dimiliki.

Selain diatur dalam muatan materi konstitusi, MK sebagai lembaga yang berwenang mengawal (to guard) dan menafsir (to interpertasion) konstitusi menegaskan keberasaan Masayrakat Adat melalui Putusan  MK  35. Putusan MK 35 secara substantif memuat tentang:

  1. Pernyataan MK bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hakk Masyarakat Adat. Oleh sebab itu MK dalam Putusan 35 menyebutkan bahwa “oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara merupakan pengabaian terhadp hak-hal Masyarakat Adat” (Vide Putusan MK 35 hlm. 173)
  2. Hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan Negara kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan;
  3. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni Negara, Masyarakat Adat, dan pemegang ha katas tanah yang diatasnya terdapat hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi Masyarakat Adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan (vide Putusan MK 35 hlm. 169);
  4. Otoritas Negara terhadap hutan Negara dan hutan adat berbeda;
  5. Penegasan bahwa Masyarakat Adat merupakan peyandang hak atas tanah adat.

Mencermati Putusan MK 35, hutan adat yang sebelumnya dimaknai sebagai hutan Negara, dikembalikan menjadi milik Masyarakat Adat yakni hutan adat. Dengan demikian, mutadis mutandis kepemilikan hutan yang bersamaan dengan kepemilikian tanah menempatkan ada tiga kategori pemilih tanah dan hutan yakni:

  1. Hutan Negara dan tanah Negara yang dimiliki oleh Negara;
  2. Hutan adat dan tanah ulayat yang dimiliki Masyarakat Adat;
  3. Hutan perseorangan/badan hukum dan tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.

Tidak hanya mengembalikan hak kepemilikan Masyarakat Adat atas hutan adat dan tanah yang dimiliki, Putusan MK 35 tersebut secara konstitusional semakin memperkuat kedudukan Masyarakat Adat. MK tidak hanya mengembalikan hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini diklaim kepemilikan dan dinikmati sepihak oleh Negara, MK juga memperkokoh nilai-nilai konstitusional Masyarakat Adat di Indonesia. Yang demikian, eksistensi Masyarakat Adat semakin kuat dalam sistem hukum Indonesia.

Pengaturan selanjutnya setingkat dibawah konstitusi, telah banyak peraturan perundang-undangan yang sebagian materi muatannya mengatur mengenai Masyarakat Adat. Sebut saja UU Desa, UU Pemerintah Daerah, UU HAM, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa UU lainnya.  Jika dibandingkan dengan beberapa UU sebagaimana disebutkan penulis tersebut, pengaturan mengenai Masyarakat Adat yang jauh lebih praksis diatur dalam UU Desa.

UU Desa secara praksis tidak hanya memperkuat legitimasi Masyarakat Adat, juga mengatur hal-hal tekhnis mengenai Masyarakat Adat. Paling tidak didalam UU Desa tepatnya BAB XIII yang terentang dari Pasal 96 hingga Pasal 111. Secara keseluruhan, BAB Desa Adat ini memiliki 16 pasal dan 26 ayat, yang dibagi ke dalam empat bagian. Keempat bagian tersebut adalah:

  1. Penataan Desa Adat;
  2. Kewenangan Desa Adat;
  3. Pemerintahan Desa Adat;
  4. Peraturan Desa Adat.

Olehnya itu, keberadaan UU Desa tidak hanya memberikan angin segar kepada Desa pada umumnya melainkan juga memberikan legitimasi serta pengaturan praksis yuridis Masyarakat Adat.

Kepentingan Pemodal; Tantangan Awal

Sebagaimana telah disebutkan pada pembuka tulisan ini, pihak yang paling “rishi” dengan perjuangan Masyarakat Adat adalah Pengusaha yang bidang usahanya membutuhkan penguasaan lahan sekaligus. Seperti pertambangan dan/atau kelapa sawit.

Kehadiran Masyarakat Adat sudah tentu bersamaan pula dengan penguasaan lahan Masyarakat Adat tersebut. Masyarakat Adat pada umumnya disegala penjur nusantara, hidup dengan pola bertani atau berkebun. Kegiatan hidup yang demikian tentu membutuhkan lahan yang cukup. Sebab itulah, ditangan Masyarakat Adat hutan terjaga, dengan segala keindahannya. Karena Masyarakat Adat sadar bahwa tidak ada hutan tidak ada kehidupan (no forest, no life).

Berbanding terbalik, tidak satupun cerita pertambangan dan/atau kelapa sawit yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar, justru memberikan dampak kemiskinan akibat dari akses perkonomian yang hilang serta kerusakan lingkungan yang cukup massif. Tidak sedikit cerita Masyarakat Adat tidak dapat lagi mengakses lahan perkebunan mereka karena telah dicaplok oleh Pengusaha dengan dalih telah mendapatkan Izin dari Penguasa.

Keuntungan dari proses penggarukan hasil alam tersebut hanyalah dinikmati oleh segelintir orang, baik oleh pengusaha ataupun penguasa. Hal inilah yang menjadi tantangan pertama dari perjuangan Masyarakat Adat.

Keberpihakan Pemerintah; Tantangan Kedua

Keberadaan Desa Adat tidaklah tepat jika dimaknai sebagai ancaman pembangunan di Daerah. Keberadaan Desa Adat yang didalamnya terdapat Masyarakat Adat merupakan amanah konstitusi yang harus dipatuhi oleh Pemerintah tidak terkecuali Pemerintah Daerah.

Mengembangkan Desa Adat sama dengan mengembangkan Daerah sama pula dengan mengembangkan Negara. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus sadar akan kewajibannya dalam memastikan perkembangan Desa Adat di Daerahnya.

Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat Adat merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah hendaknya tidak mengutamakan pemilik modal dengan dalih kepentingan investasi di Daerah. Keberadaan Masyarakat Adat adalah kewajiban konstitusional Pemerintah, sehingga eksistensi Masyarakat Adat di Daerah merupakan urusan utama Pemerintah jika dibandingkan dengan investasi.

Faktanya, perselingkuhan antara Penguasa dan Pengusaha atau bahkan terjadi dwi fungsi antara Penguasa dan Pengusaha yang berada pada satu subjek mengakibatkan kepentingan perusahaan lebih sering diutamakan. Dengan dalih investasi demi kepentingan pembangunan, Pemerintah mengutamakan kepentingan pengusaha. Hal inilah yang menjadi tantangan kedua perjuangan Masyarakat Adat.

Closing Statement

Keberadaan Masyarakat Adat bukanlah merupakan kehendak konstitusi namun merupakan kehendak sejarah bangsa. Sebab itu, pengatuan Masyarakat Adat dalam konstitusi bukanlah sumber pemberian Negara namun pengakuan Negara terhadap keberadaan satuan Masyarakat Adat yang telah ada jauh sebelum keberadaan Negara. Sebab itu, Pemerintah tidak terkecuali Pemerintah Daerah haruslah menunjukkan keberpihakan terhadap upaya membangun Masyarakat Adat. Jika ada sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada perjuangan Masyarakat Adat, seikap tersebut dapat dipahami sebagai sikap yang inconstitutional.[]

Permen LHK No. P.21 (Basa Basi Pemerintah)

IMG_20190522_155238-01

 

 

 

Oleh : Hendra Kasim

Advokat & Legal Consultant

Tepat 10 Mei 2019 Pemerintah melalui KeMenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Permen P.21). Diterbitkannya Permen P.21 dapat dipahami sebagai upaya Pemerintah memberikan kepastian hukum dalam upaya mengidentifikasi dan memberikan keabsahan terhadap Hutan Adat, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012  (Putusan  MK  35) adalah hak konstitusional Masayarakat Adat.

Kebijakan Setengah Hati

Sekilas dengan diterbitkannya Permen P.21, “seolah” memberikan angin segar terhadap perjuangan Masyarakat Adat atas pengakuan, perlindungan dan pencatatan terhadap Tanah Adat oleh negara. Akan tetapi, jika dibaca dengan baik Permen P.21 tidaklah sesederhana yang dibayangkan.

Masyarakat Adat baru akan mendapatkan kepastian hukum terhadap Tanah Adat jika terlebih dahulu melalui “pertarungan politis” di tingkat daerah. Hal tersebut tercantum didalam Pasal 5 Permen P.21 yang menyebutkan bahwa terlebih dahulu setiap Tanah Adat milik Masyarakat Adat haruslah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Daerah. Yang terlebih dahulu harus memiliki Peta Wilayah Adat. Sementara itu, dalam pembuatan Peta Wilayah Adat “dapat” berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).

Khusus mengenai konsultasi dengan Kementerian LHK, secara normatif kata yang digunakan adalah kata “dapat”. Jika dilihat dari perspektif ilmu perundang-undangan, kata “dapat” diartikan sebagai konsultasi yang dimaksud tidak bersifat wajib. Akan tetapi, apakah Pemerintah dengan segala gaya birokrasi juga menafsir demikian ? penulis menaruh pesimisme yang besar terhadap gaya berpikir birokrasi Pemerintah. Apakah konsultasi ke Kementerian LHK akan mulus berlangsung jika Wilayah Adat yang akan dipetakan telah ada ijin konsesi diatasnya ? tegas penulis jawab Tidak hanya sulit, namun tidak mungkin Wilayah Adat tersebut disetujui dalam proses konsultasi.

Selain mengenai konsultasi ke Kementerian LHK, kewajiban adanya Perda atau Keputusan Kepala Daerah, barang tentu diperlukan kekuatan politik untuk melahirkan salah satu dari dua nomenklatur hukum tersebut.

Mengapa kekuatan politik ? Mahfud MD mendefenisikan hukum dalam bukunya Politik Hukum sebagai Produk Politik. Defenisi hukum menurut Mantan Hakim MK tersebut dapat diterima, karena pembuatan Perda melalui pembahasan lembaga legsilatif di daerah yang diisi para kader Partai Poltik. Sebab itu manusiawi jika hukum yang dilahirkan dari pembahasan legislator daerah tersebut dibahas dengan tendesi politik sehingga menjadi produk politik.

Tidak haya Perda, Keputusan Kepala Daerah juga merupakan produk politik. Kepala Daerah dipilih melalui Proses Pemilihan Langsung. Segala kompleksitas Pemilihan Langsung dengan biaya yang sangat mahal menjadikan para pemodal dengan mudah menguasai kebijakan para Kepala Daerah. Pada perspektif ini, tidak salah jika Keputusan yang diambil oleh Kepala Daerah juga dipahami sebagai produk politik.

Keharusan pengaturan Hutan Adat didalam Perda atau Keputusan Kepala Daerah, “mendesak” Masyarakat Adat dengan segala keterbatasan sumber daya bertarung dengan kepentingan investor dalam mempengaruhi kebijakan politik yang bermuara pada norma hukum. Apakah Masyarakat Adat memiliki kemampuan untuk melewati pertarungan tersebut ? jika masyarakat telah memiliki kemampuan dan bargaining yang cukup, tidak lantas masalah tersebut selesai. Masyarakat Adat kemudian akan berhadapan dengan government development paradigm yang menganggap investasi yang membutuhkan penguasaan lahan seperti Tambang, Kepala Sawit, dan Kehutanan sebagai landing sector sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan.

Sulit mencari certia sukses perlawanan masyarakat terhadap tambang jika telah ada perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa, lebih-lebih lagi jika penguasa dan pengusaha berada pada satu tangan.

Regulasi yang demikian, menurut Penulis merupakan basa basi pemerintah atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan setengah hati yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Rechtvacuum

Setelah membaca dengan saksama Permen P.21, Penulis melihat masih ada beberapa hal yang luput sehingga menimbulkan rechtvacuum yang memungkinkan terjadi perdebatan praktis yang sangat kompleks dikemudian hari.

Rechtvacuum yang dimaksud oleh penulis adalah bagaimana dengan Tanah Adat yang sebelum diterbitkannya Permen P.21 telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di atasnya ? hal tersebut tidak diatur dengan baik dalam Permen P.21, apakah untuk kasus yang demikian Tanah Tersebut tetap akan diserahkan kepada Masayrakat Adat, dengan demikian IUP yang telah diterbitkan akan dievaluasi, ataukah sebaliknya Tanah Adat dimaksud tidak akan mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah.

Pengaturan mengenai ikhwal tersebut mesti diatur dengan rigid, mengingat fakta sosiologis menyajikan data bahwa tidak sedikit Tanah Adat milik Masyarakat Adat telah dicaplok oleh perusahaan dengan argumentasi hukum IUP.

Seperti di Kabupaten Halmahera Tengah misalnya, Masyarakat Adat Fritu sulit mengakses Hutan Adat milik mereka sebagai sumber hidup dan penghidupan karena telah dikuasai oleh Perusahaan dengan dalih hukum IUP. Cerita Masyarakat Adat Fritu adalah satu dari seribu cerita buram terusirnya Masyarakat Adat dari Tanah dan Hutan Mereka.

Closing Statement

Diterbitkannya Permen P.21 jika dilihat sekilas memang seolah ada angin segar bagi Masyarakat Adat dalam perjuangan mendapatkan kepastian hukum atas Tanah dan Hutan Adat. Akan tetapi, jika dibaca dengan teliti, regulasi yang sangat tekhnis tersebut masih menyisakan berbagai persoalan yang sangat mungkin terjadi dalam implemeintatif norma serta adanya kekosongan hukum (rechtvacuum). Sebab itu, menurut penulis tidaklah berlebihan jika Permen P.21 tidak lebih dari sekedar basa basi pemerintah.[]

TANAH ADAT BUKAN MILIK NEGARA (Refleksi 6 Tahun Putusan MK 35)

IMG_20190520_133922.JPG

 

 

 

Oleh : Hendra Kasim

Advokat & Legal Consultant

 

Disampaikan oleh penulis pada kegiatan Refleksi 6 Tahun Putusan MK No. 35 dengan Tema: Hutan Adat bukan Hutan Negara. Pada Senin, 20 Mei 2019 di Rumah AMAN Maluku Utara

 

Sejak 26 Maret 2013, berarti sudah 6 (enam) tahun Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 35/PUU-IX/2012  (Putusan  MK  35), esksitensi Masyarakat Hukum Adat mendapatkan tempat dalam sistem hukum positif Indonesia tidak terkecuali ihwal mengenai hutan adat.

Enam tahun bukanlah waktu yang singkat, cukup untuk mengevaluasi pelaksanaan Putusan MK yang berdasarkan amanah konstitusi bersifat final and binding. Pada tulisan ini, penulis mencoba membahas mengenai sejauh mana pelaksanaan Putusan MK 35 yang tentu dimulai dari perspektif constitusional.

Konstitusi Pengakuan Hak Istimewa

Membaca Putusan MK 35, paling tidak ada dua Pasal dalam konstitusi yang menjadi cantolan Majelis Hakim Konstitusi dalam menilai UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Setelah amandemen UUD NRI 1945, Konstitusi telah menjamin eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan konstitusi tersebut merupakan landasan konstitusional bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Disamping itu, membuka kembali lembaran sejarah konstitusi, Pasal 18B ayat (2) merupakan sebuah kemajuan yang cukup pesat mengingat tiga konstitusi sebelumnya tidak mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat.

“Negara mengakui dan menghormati … ” tegas disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tafsir gramatikal dari kalimat tersebut adalah Negara menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai pemegang kedaulatan atas hak-hak masyarakat adat,  juga ditafsir sebagai pengakuan Negara atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang telah eksis jauh sebelum Negara “dibincangkan”.

Pasal tersebut tidak menggunakan frasa “Negara memberikan hak”, hal tersebut karena kesadaran perancang konstitusi saat amandemen UUD 1945 yang menyadari kebaradaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh sebelum keberadaan Negara. Sebab itu, tidaklah mungkin memberikan sesuatu yang sejak awal telah dimiliki.

Darisinilah, dalam Putusan MK 35 dengan tegas dipisahkan oleh Mahkamah bahwa Tanah Negara bukanlah Tanah Adat, sebaliknya Tanah Adat bukan milik Negara namun kuasai kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Konstitusi Ekonomi Indonesia

Pasal 33 UUD NRI 1945 lebih khususnya ayat (3) memiliki hubungan dengan alinea ke  4 Preambule UUD NRI 1945. Sebagai sebuah konstitusi, konstitusi Indonesia tidak hanya memuat dokumen politik akan tetapi juga memuat fondasi dari arah kebijakan Negara. Arah kebijakan Negara yang dimaksud diarahkan untuk membangun demokrasi Indonesia sesuai dengan semangat kekeluargaan yang bermuara pada terpenuhinya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak awal, Muhammad Hatta sebagai salah seorang the founding fathers bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan arsitek Pasal 33 menyatakan bahwa kemunculan Pasal 33 dilatarbelakangi oleh semangat kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong.

Point penting dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah frasa “dikuasai oleh Negara” dan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk dapat memahami dengan baik semangat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, akan lebih tepat jika didalami lebih jauh mengenai maksud dari kedua point penting tersebut.

Hak menguasai dapat dipahami sebagai hak publik, yang berbeda dengan karakter hak privat pada ranah keperdataan. Negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam, melainkan hadir untuk:

  • merumuskan kebijakan (beleid);
  • melakukan pengaturan (regelendaad);
  • melakukan pengurusan (bestuurdaad);
  • melakukan pengelolaan (beheersdaad); dan
  • melakukan pengawasan (toezichthoudendaad).

Pelaksanaan hak menguasai Negara harus memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat (hak ulayat), Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi, hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi. Selain itu, dalam pengelolaan sumber daya alam Negara patut untuk memperhatikan demografi daerah, kebutuhan hidup layak masyarakat lokal serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pengelolaan sumber daya alam melalui instrumen “hak menguasai Negara”. Jika dikaitkan dengan instrumen hak menguasai Negara, menurut Bagir Manan, “hak menguasai Negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan tanah”.

Prinsip ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk kebijakan pertanahan dan penataan ruang harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam harus mengurangi setahap demi setahap jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Kata sebesar-besarnya mengacu pada konsep filsafat Jeremy Bentham yang lazim digunakan oleh Negara-Negara demokrasi, yaitu “the great happiness for the great numbers”. Di Negara-Negara tersebut, filsafat inilah yang digunakan untuk mengukur “kepentingan umum” yang berarti kepentingan orang yang lebih banyak.

Masa lalu kita sering menemukan bias pengertian, sehingga pembangunan sebuah lapangan golf terpaksa menggusur rakyat atas nama kepentingan umum. Hal itu terjadi karena keberpihakan kepada rakyat miskin tidak tergambar dengan jelas dalam berbagai undang-undang yang melaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 45, seperti Undang-undang pertambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Kehutanan, UU Pengairan; dan lain-lain. UU pertambangan misalnya, sama sekali tidak memberikan hak akses kepada masyarakat atau individu yang lahan atau tanahnya mengandung deposit tambang. Oleh karena itu perubahan undang-undang sektoral harus segera dilakukan sebagai bagian reformasi sektor publik dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 ayat (3) menjadi salah satu landasan konstitusional lahirnya Putusan MK 35, dapatlah dilihat dari argumentasi pemohon yang mendalilkan bahwa penguasaan Negara oleh tanah tidak hanya menghilangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Sekaligus, penguasaan tanah tersebut menghilangkan akses perekonomian Masyarakat Hukum Adat yang sangat berkaitan dengan penguasaan lahan. Oleh karena itulah, amanah Pasal 33 ayat (3) yang berpegang pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi landasan konstitusional memisahkan tanah Negara dengan tanah adat.

Kedudukan Masyarakat Adat Dalam Putusan MK 35

Selain diatur dalam muatan materi konstitusi, MK sebagai lembaga yang berwenang menjaga (to guard) dan menafsir (to interpertasion) konstitusi menegaskan keberasaan masyarakat hukum melalui Putusan  MK  35. Putusan MK 35 secara substantif memuat tentang:

  1. Pernyataan MK bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hakk masyarakat adat. Oleh sebab itu MK dalam Putusan 35 menyebutkan bahwa “oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara merupakan pengabaian terhadp hak-hal Masyarakat Hukum Adat” (Vide Putusan MK 35 hlm. 173)
  2. Hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan Negara kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan;
  3. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni Negara, Masyarakat Hukum Adat, dan pemegang ha katas tanah yang diatasnya terdapat hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi Masyarakat Hukum Adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan (vide Putusan MK 35 hlm. 169);
  4. Otoritas Negara terhadap hutan Negara dan hutan adat berbeda;
  5. Penegasan bahwa masyarakat adat merupakan peyandang hak atas tanah adat.

Mencermati Putusan MK 35, hutan adat yang sebelumnya dimaknai sebagai hutan Negara, dikembalikan menjadi milik masyarakat adat yakni hutan adat. Dengan demikian, mutadis mutandis kepemilikan hutan yang bersamaan dengan kepemilikian tanah menempatkan ada tiga kategori pemilih tanah dan hutan yakni:

  1. Hutan Negara dan tanah Negara yang dimiliki oleh Negara;
  2. Hutan adat dan tanah ulayat yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat;
  3. Hutan perseorangan/badan hukum dan tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.

Tidak hanya mengembalikan hak kepemilikan masyarakat adat atas hutan adat dan tanah yang dimiliki, Putusan MK 35 tersebut secara konstitusional semakin memperkuat kedudukan Masyarakat Hukum Adat. MK tidak hanya mengembalikan hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang selama ini diklaim kepemilikan dan dinikmati sepihak oleh Negara, MK juga memperkokoh nilai-nilai konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Yang demikian, eksistensi Masyarakat Hukum Adat semakin kuat dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan MK; Non Eksekutorial

Mengenai kekuatan eksekutroial dari Putusan MK, dalam pandangan penulis putusan MK tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan peradilan lainnya. MK tidak memiliki aparat pendukung untuk memastikan pelaksanaan atau putusan peradilan dieksekusi sesuai dengan maksud da nisi dari putusan tersebut. Mengenai hal ini telah diteliti oleh Ni’matul Huda yang telah dibukukan dalam buku yang berjudul Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitus, serta riset yang dilakukan oleh Bachtiar yang juga sudah dibukukan dengan judul Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD.

Tidak terkecuali Putusan MK 35, sejak enam tahun lalu diputuskan hingga saat ini persoalan perebutan lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan atau perusahaan sawti yang keduanya mendapatkan legitimasi Negara masih terjadi dimana-dimana. Di Maluku Utara dapat menjadi contoh bagaimana tanah adat yang semestinya menjadi milik masyarakat adat dikuasai sewenang-wenang oleh perusahaan dengan izin pemerintah.

Sepatutnya, MK sebagai lembaga yang memiliki kewenagan menafsir kosntitusi berdampak pada tafsir putusan MK adalah konstitusi. Sebab itu, Putusan MK 35 harusnya lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai legitimasi yuridis menyelesaikan persoalan perampasan tanah adat milik masyarakat adat. Putusan MK 35 hanya bergaung di Jakarta, namun tak bertaring di daerah. Dampak atas Putusan MK 35 terhadap masyarakat adat tidaklah selaras dengan maksud konstitusional Putusan MK 35.

Closing Statement

Putusan MK yang bersifat final and binding sepatutnya dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, tidak terkeculai Putusan MK 35. Sepatutnya, Putusan MK 35 tidak hanya menjadi dasar normatif penyelesaian sengketa perampasan lahan milik masyarakat adat, namun menjadi filsafat pengelolaan tanah adat oleh Negara. Kenyataannya, hingga saat ini Putusan MK 35 hanya menjadi gincu-gincu pemanis ketataNegaraan. Tidak hanya dikesampingkan, namun sengaja tidak dilaksanakan.[]

KAPITAN PATTIMURA (Refleksi 202 Tahun Hari Pattimura)

 

IMG_20190515_030731.JPG

 

 

 

Oleh : Hendra Kasim

Beta Generasi Maluku

 

 “Pattimura-Pattimura tua boleh dihancurkan,  tetapi kelak Pattimura muda akan bangkit” – Kapitan Pattimura

 

Setiap Tahun tepatnya tanggal 15 Mei, masyarakat Maluku merayakan hari Pattimura. Pada tahun ini, tepatnya 15 Mei 2019, kita memperingati 202 tahun hari Pattimura.

Histori Pattimura; Problem Asal Usul

1557854808064.jpgKisah heroik perjuangan Pattimura melawan penjajah di tanah Maluku bukanlah pepesan kosong. Perjuangan melawan penjajah dengan semangat hendak merdeka menempati catatan sejarah perjuangan yang turut menginsipirasni perjuangan Bangsa Indonesia mengusir para penjajah.

Buku yang pertama kali membahas mengenai Pattimura adalah karya M. Sapija yang mengulas bahwa Pahlawan Pattimura tergolong keturunan bangwasan dan berasal dari Nusa Ina (Pulau Seram). Ayahnya yang bernama Antoni Mattulessy adalah anak dari Kasimiliali Pattimura Mattulessy. Yang terakhir ini adalah Putra dari Raja Sahulau. (Wikipedia.org). Biografi Pattimura yang tulis oleh M. Sapija ini oleh sebagian kalangan disebutkan sebagai biografi versi Pemerintah.

Asal usul Pattimura hingga saat ini masih menjadi perdebatan apakah berasal dari Saparua, Hulaloy, Latu, atau kampung lain di Maluku. Perbedaan pandangan mengenai asal usul Pattimura berdasarkan pada cerita turun temurun yang diyakini masing-masing klaim akan kebenarannya. Tidak hanya perbedaan pendapat mengenai asal usul Pattimura, agama yang dianut oleh Pattimura juga turut diperdebatkan. Apakah Pattimura beragama Kristen atau Islam. Tentu, mengenai hal ini perlu riset akademik lebih mendalam untuk mendudukkan berdasarkan fakta sejarah ataupun antropologi asal usul Pattimura.

Semangat Pattimura

Menurut penulis, daripada memperdebatkan apakah Pattimura berasal dari mana? dan beragama apa? Disamping perdebatan tanpa data dan riset akademik yang mendalam sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penulis, lebih penting dari sekedar perdebatan itu adalah mewarisi semangat Pattimura.

1557855062695.jpegSebelum dihukum gantung oleh Penjajah pada 16 Desember 1817, Pattimura mengatakan “nunu oli, nunu seli, nunu karipatu, patue kari nunu”. Jika dapat ditafsir bebas makna dari perkataan Kapitan Pattimura tersebut adalah “saya katakan kepada kamu sekalian, saya adalah beringin besar dan setiap beringin besar akan tumbang tapi beringin lain akan menggantinya. Saya katakan kepada kamu sekalian, saya adalah batu besar dan setiap batu besar akan terguling tapi batu lain akan menggantinya”.

Mewarisi semangat juang Pattimura adalah cara untuk menghidupkan Pattimura muda. Setiap generasi Maluku haruslah menjadi bagian penting dari pembangunan Maluku dan bangsa Indonesia pada umumnya. Mengambil peran dengan mendedikasikan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian dalam segala bidang dengan semangat Pattimura merupakan cara menghidupkan Pattimura-Pattimura muda.

Setiap generasi Maluku yang ada di tubuh birokrasi haruslah menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang melayani. Yang berada di parlemen haruslah menjadi parlemen yang pro rakyat. Yang berada di cabang kekuasaan eksekutif haruslah menjadi sarana mensejahterakan rakyat. Prinsipnya, pada segala lini yang ditempati generasi Maluku, mesti mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Generasi Maluku yang bermanfaat hanya untuk pribadi, keluarga dan krooni-krooninya adalah generasi Maluku yang tidak hanya membohongi diri sendiri, turut pula menanggung dosa atas tanggungjawab sejarah.

Maluku Saat Ini

Maluku saat ini tidaklah seperti Maluku yang dikenal dengan istilah Jazirah Tul Mulk pada masa lampau. Kini Maluku telah terbagi dalam dua wilayah adminsitratif Pemerintahan Provinsi yakni Maluku dan Maluku Utara. Tidak hanya itu, negeri para raja tidak hanya didiami oleh bangsa Maluku saja, namun juga telah didiami oleh para etnis Buton, Bugis, Jawa dan lainnya.

Keberadaan para etnis tersebut telah lama mendiami tanah Maluku,   hingga sudah sampai pada generasi ketiga bahkan keempat. Dalam pandangan penulis, menganggap mereka yang telah lama tinggal di Maluku, mendapatkan sumber hidup dari tanah Maluku, bahkan menjadikan Maluku sebagai kampung halaman, serta telah melakukan kawin silang dengan bangsa Maluku asli, sebagai pendatang rasa-rasanya kurang tepat. “Basudara” itu haruslah dipandang sebagai generasi Maluku. Sebab itu, mereka harus pula dituntut memiliki semangat Pattimura. Semangat juang membebaskan Maluku dari penjajah pada masa lampau, semangat membangun Maluku pada masa kini.

Closing Statement

Dari ujung Halmahera sampe Tenggara Jao Katong samua basudara”. Setiap orang yang mendiami kepulauan rempah-rempah adalah bersaudara. Tanpa melihat asal usul garis keturunan nenek moyang. Setiap orang yang mendiami negeri para raja, mesti memiliki semangat Pattimura.

Akhirnya, tulisan ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Andaikan ada kata yang menyinggung perasaan pembaca, tak ada niat sedikitpun dari penulis. Selamat memperingati 202 Tahun Hari Pattimura. Semoga dimomentum yang baik ini, kita tidak hanya melewati hari Pattimura dengan acara serimonial belaka, sibuk memperdebatkan asal usul dan agama yang dianut Pattimura, hingga lupa mengambil pelajaran terutama hikmah semangat Pattimura.[]