TANAH ADAT BUKAN MILIK NEGARA (Refleksi 6 Tahun Putusan MK 35)

IMG_20190520_133922.JPG

 

 

 

Oleh : Hendra Kasim

Advokat & Legal Consultant

 

Disampaikan oleh penulis pada kegiatan Refleksi 6 Tahun Putusan MK No. 35 dengan Tema: Hutan Adat bukan Hutan Negara. Pada Senin, 20 Mei 2019 di Rumah AMAN Maluku Utara

 

Sejak 26 Maret 2013, berarti sudah 6 (enam) tahun Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 35/PUU-IX/2012  (Putusan  MK  35), esksitensi Masyarakat Hukum Adat mendapatkan tempat dalam sistem hukum positif Indonesia tidak terkecuali ihwal mengenai hutan adat.

Enam tahun bukanlah waktu yang singkat, cukup untuk mengevaluasi pelaksanaan Putusan MK yang berdasarkan amanah konstitusi bersifat final and binding. Pada tulisan ini, penulis mencoba membahas mengenai sejauh mana pelaksanaan Putusan MK 35 yang tentu dimulai dari perspektif constitusional.

Konstitusi Pengakuan Hak Istimewa

Membaca Putusan MK 35, paling tidak ada dua Pasal dalam konstitusi yang menjadi cantolan Majelis Hakim Konstitusi dalam menilai UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Setelah amandemen UUD NRI 1945, Konstitusi telah menjamin eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan konstitusi tersebut merupakan landasan konstitusional bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Disamping itu, membuka kembali lembaran sejarah konstitusi, Pasal 18B ayat (2) merupakan sebuah kemajuan yang cukup pesat mengingat tiga konstitusi sebelumnya tidak mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat.

“Negara mengakui dan menghormati … ” tegas disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tafsir gramatikal dari kalimat tersebut adalah Negara menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai pemegang kedaulatan atas hak-hak masyarakat adat,  juga ditafsir sebagai pengakuan Negara atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang telah eksis jauh sebelum Negara “dibincangkan”.

Pasal tersebut tidak menggunakan frasa “Negara memberikan hak”, hal tersebut karena kesadaran perancang konstitusi saat amandemen UUD 1945 yang menyadari kebaradaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh sebelum keberadaan Negara. Sebab itu, tidaklah mungkin memberikan sesuatu yang sejak awal telah dimiliki.

Darisinilah, dalam Putusan MK 35 dengan tegas dipisahkan oleh Mahkamah bahwa Tanah Negara bukanlah Tanah Adat, sebaliknya Tanah Adat bukan milik Negara namun kuasai kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Konstitusi Ekonomi Indonesia

Pasal 33 UUD NRI 1945 lebih khususnya ayat (3) memiliki hubungan dengan alinea ke  4 Preambule UUD NRI 1945. Sebagai sebuah konstitusi, konstitusi Indonesia tidak hanya memuat dokumen politik akan tetapi juga memuat fondasi dari arah kebijakan Negara. Arah kebijakan Negara yang dimaksud diarahkan untuk membangun demokrasi Indonesia sesuai dengan semangat kekeluargaan yang bermuara pada terpenuhinya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak awal, Muhammad Hatta sebagai salah seorang the founding fathers bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan arsitek Pasal 33 menyatakan bahwa kemunculan Pasal 33 dilatarbelakangi oleh semangat kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong.

Point penting dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah frasa “dikuasai oleh Negara” dan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk dapat memahami dengan baik semangat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, akan lebih tepat jika didalami lebih jauh mengenai maksud dari kedua point penting tersebut.

Hak menguasai dapat dipahami sebagai hak publik, yang berbeda dengan karakter hak privat pada ranah keperdataan. Negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam, melainkan hadir untuk:

  • merumuskan kebijakan (beleid);
  • melakukan pengaturan (regelendaad);
  • melakukan pengurusan (bestuurdaad);
  • melakukan pengelolaan (beheersdaad); dan
  • melakukan pengawasan (toezichthoudendaad).

Pelaksanaan hak menguasai Negara harus memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat (hak ulayat), Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi, hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi. Selain itu, dalam pengelolaan sumber daya alam Negara patut untuk memperhatikan demografi daerah, kebutuhan hidup layak masyarakat lokal serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pengelolaan sumber daya alam melalui instrumen “hak menguasai Negara”. Jika dikaitkan dengan instrumen hak menguasai Negara, menurut Bagir Manan, “hak menguasai Negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan tanah”.

Prinsip ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk kebijakan pertanahan dan penataan ruang harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam harus mengurangi setahap demi setahap jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Kata sebesar-besarnya mengacu pada konsep filsafat Jeremy Bentham yang lazim digunakan oleh Negara-Negara demokrasi, yaitu “the great happiness for the great numbers”. Di Negara-Negara tersebut, filsafat inilah yang digunakan untuk mengukur “kepentingan umum” yang berarti kepentingan orang yang lebih banyak.

Masa lalu kita sering menemukan bias pengertian, sehingga pembangunan sebuah lapangan golf terpaksa menggusur rakyat atas nama kepentingan umum. Hal itu terjadi karena keberpihakan kepada rakyat miskin tidak tergambar dengan jelas dalam berbagai undang-undang yang melaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 45, seperti Undang-undang pertambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Kehutanan, UU Pengairan; dan lain-lain. UU pertambangan misalnya, sama sekali tidak memberikan hak akses kepada masyarakat atau individu yang lahan atau tanahnya mengandung deposit tambang. Oleh karena itu perubahan undang-undang sektoral harus segera dilakukan sebagai bagian reformasi sektor publik dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 ayat (3) menjadi salah satu landasan konstitusional lahirnya Putusan MK 35, dapatlah dilihat dari argumentasi pemohon yang mendalilkan bahwa penguasaan Negara oleh tanah tidak hanya menghilangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Sekaligus, penguasaan tanah tersebut menghilangkan akses perekonomian Masyarakat Hukum Adat yang sangat berkaitan dengan penguasaan lahan. Oleh karena itulah, amanah Pasal 33 ayat (3) yang berpegang pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi landasan konstitusional memisahkan tanah Negara dengan tanah adat.

Kedudukan Masyarakat Adat Dalam Putusan MK 35

Selain diatur dalam muatan materi konstitusi, MK sebagai lembaga yang berwenang menjaga (to guard) dan menafsir (to interpertasion) konstitusi menegaskan keberasaan masyarakat hukum melalui Putusan  MK  35. Putusan MK 35 secara substantif memuat tentang:

  1. Pernyataan MK bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hakk masyarakat adat. Oleh sebab itu MK dalam Putusan 35 menyebutkan bahwa “oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara merupakan pengabaian terhadp hak-hal Masyarakat Hukum Adat” (Vide Putusan MK 35 hlm. 173)
  2. Hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan Negara kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan;
  3. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni Negara, Masyarakat Hukum Adat, dan pemegang ha katas tanah yang diatasnya terdapat hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi Masyarakat Hukum Adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan (vide Putusan MK 35 hlm. 169);
  4. Otoritas Negara terhadap hutan Negara dan hutan adat berbeda;
  5. Penegasan bahwa masyarakat adat merupakan peyandang hak atas tanah adat.

Mencermati Putusan MK 35, hutan adat yang sebelumnya dimaknai sebagai hutan Negara, dikembalikan menjadi milik masyarakat adat yakni hutan adat. Dengan demikian, mutadis mutandis kepemilikan hutan yang bersamaan dengan kepemilikian tanah menempatkan ada tiga kategori pemilih tanah dan hutan yakni:

  1. Hutan Negara dan tanah Negara yang dimiliki oleh Negara;
  2. Hutan adat dan tanah ulayat yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat;
  3. Hutan perseorangan/badan hukum dan tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.

Tidak hanya mengembalikan hak kepemilikan masyarakat adat atas hutan adat dan tanah yang dimiliki, Putusan MK 35 tersebut secara konstitusional semakin memperkuat kedudukan Masyarakat Hukum Adat. MK tidak hanya mengembalikan hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang selama ini diklaim kepemilikan dan dinikmati sepihak oleh Negara, MK juga memperkokoh nilai-nilai konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Yang demikian, eksistensi Masyarakat Hukum Adat semakin kuat dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan MK; Non Eksekutorial

Mengenai kekuatan eksekutroial dari Putusan MK, dalam pandangan penulis putusan MK tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan peradilan lainnya. MK tidak memiliki aparat pendukung untuk memastikan pelaksanaan atau putusan peradilan dieksekusi sesuai dengan maksud da nisi dari putusan tersebut. Mengenai hal ini telah diteliti oleh Ni’matul Huda yang telah dibukukan dalam buku yang berjudul Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitus, serta riset yang dilakukan oleh Bachtiar yang juga sudah dibukukan dengan judul Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD.

Tidak terkecuali Putusan MK 35, sejak enam tahun lalu diputuskan hingga saat ini persoalan perebutan lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan atau perusahaan sawti yang keduanya mendapatkan legitimasi Negara masih terjadi dimana-dimana. Di Maluku Utara dapat menjadi contoh bagaimana tanah adat yang semestinya menjadi milik masyarakat adat dikuasai sewenang-wenang oleh perusahaan dengan izin pemerintah.

Sepatutnya, MK sebagai lembaga yang memiliki kewenagan menafsir kosntitusi berdampak pada tafsir putusan MK adalah konstitusi. Sebab itu, Putusan MK 35 harusnya lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai legitimasi yuridis menyelesaikan persoalan perampasan tanah adat milik masyarakat adat. Putusan MK 35 hanya bergaung di Jakarta, namun tak bertaring di daerah. Dampak atas Putusan MK 35 terhadap masyarakat adat tidaklah selaras dengan maksud konstitusional Putusan MK 35.

Closing Statement

Putusan MK yang bersifat final and binding sepatutnya dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, tidak terkeculai Putusan MK 35. Sepatutnya, Putusan MK 35 tidak hanya menjadi dasar normatif penyelesaian sengketa perampasan lahan milik masyarakat adat, namun menjadi filsafat pengelolaan tanah adat oleh Negara. Kenyataannya, hingga saat ini Putusan MK 35 hanya menjadi gincu-gincu pemanis ketataNegaraan. Tidak hanya dikesampingkan, namun sengaja tidak dilaksanakan.[]

3 tanggapan untuk “TANAH ADAT BUKAN MILIK NEGARA (Refleksi 6 Tahun Putusan MK 35)”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s