Permen LHK No. P.21 (Basa Basi Pemerintah)

IMG_20190522_155238-01

 

 

 

Oleh : Hendra Kasim

Advokat & Legal Consultant

Tepat 10 Mei 2019 Pemerintah melalui KeMenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Permen P.21). Diterbitkannya Permen P.21 dapat dipahami sebagai upaya Pemerintah memberikan kepastian hukum dalam upaya mengidentifikasi dan memberikan keabsahan terhadap Hutan Adat, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012  (Putusan  MK  35) adalah hak konstitusional Masayarakat Adat.

Kebijakan Setengah Hati

Sekilas dengan diterbitkannya Permen P.21, “seolah” memberikan angin segar terhadap perjuangan Masyarakat Adat atas pengakuan, perlindungan dan pencatatan terhadap Tanah Adat oleh negara. Akan tetapi, jika dibaca dengan baik Permen P.21 tidaklah sesederhana yang dibayangkan.

Masyarakat Adat baru akan mendapatkan kepastian hukum terhadap Tanah Adat jika terlebih dahulu melalui “pertarungan politis” di tingkat daerah. Hal tersebut tercantum didalam Pasal 5 Permen P.21 yang menyebutkan bahwa terlebih dahulu setiap Tanah Adat milik Masyarakat Adat haruslah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Daerah. Yang terlebih dahulu harus memiliki Peta Wilayah Adat. Sementara itu, dalam pembuatan Peta Wilayah Adat “dapat” berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).

Khusus mengenai konsultasi dengan Kementerian LHK, secara normatif kata yang digunakan adalah kata “dapat”. Jika dilihat dari perspektif ilmu perundang-undangan, kata “dapat” diartikan sebagai konsultasi yang dimaksud tidak bersifat wajib. Akan tetapi, apakah Pemerintah dengan segala gaya birokrasi juga menafsir demikian ? penulis menaruh pesimisme yang besar terhadap gaya berpikir birokrasi Pemerintah. Apakah konsultasi ke Kementerian LHK akan mulus berlangsung jika Wilayah Adat yang akan dipetakan telah ada ijin konsesi diatasnya ? tegas penulis jawab Tidak hanya sulit, namun tidak mungkin Wilayah Adat tersebut disetujui dalam proses konsultasi.

Selain mengenai konsultasi ke Kementerian LHK, kewajiban adanya Perda atau Keputusan Kepala Daerah, barang tentu diperlukan kekuatan politik untuk melahirkan salah satu dari dua nomenklatur hukum tersebut.

Mengapa kekuatan politik ? Mahfud MD mendefenisikan hukum dalam bukunya Politik Hukum sebagai Produk Politik. Defenisi hukum menurut Mantan Hakim MK tersebut dapat diterima, karena pembuatan Perda melalui pembahasan lembaga legsilatif di daerah yang diisi para kader Partai Poltik. Sebab itu manusiawi jika hukum yang dilahirkan dari pembahasan legislator daerah tersebut dibahas dengan tendesi politik sehingga menjadi produk politik.

Tidak haya Perda, Keputusan Kepala Daerah juga merupakan produk politik. Kepala Daerah dipilih melalui Proses Pemilihan Langsung. Segala kompleksitas Pemilihan Langsung dengan biaya yang sangat mahal menjadikan para pemodal dengan mudah menguasai kebijakan para Kepala Daerah. Pada perspektif ini, tidak salah jika Keputusan yang diambil oleh Kepala Daerah juga dipahami sebagai produk politik.

Keharusan pengaturan Hutan Adat didalam Perda atau Keputusan Kepala Daerah, “mendesak” Masyarakat Adat dengan segala keterbatasan sumber daya bertarung dengan kepentingan investor dalam mempengaruhi kebijakan politik yang bermuara pada norma hukum. Apakah Masyarakat Adat memiliki kemampuan untuk melewati pertarungan tersebut ? jika masyarakat telah memiliki kemampuan dan bargaining yang cukup, tidak lantas masalah tersebut selesai. Masyarakat Adat kemudian akan berhadapan dengan government development paradigm yang menganggap investasi yang membutuhkan penguasaan lahan seperti Tambang, Kepala Sawit, dan Kehutanan sebagai landing sector sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan.

Sulit mencari certia sukses perlawanan masyarakat terhadap tambang jika telah ada perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa, lebih-lebih lagi jika penguasa dan pengusaha berada pada satu tangan.

Regulasi yang demikian, menurut Penulis merupakan basa basi pemerintah atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan setengah hati yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Rechtvacuum

Setelah membaca dengan saksama Permen P.21, Penulis melihat masih ada beberapa hal yang luput sehingga menimbulkan rechtvacuum yang memungkinkan terjadi perdebatan praktis yang sangat kompleks dikemudian hari.

Rechtvacuum yang dimaksud oleh penulis adalah bagaimana dengan Tanah Adat yang sebelum diterbitkannya Permen P.21 telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di atasnya ? hal tersebut tidak diatur dengan baik dalam Permen P.21, apakah untuk kasus yang demikian Tanah Tersebut tetap akan diserahkan kepada Masayrakat Adat, dengan demikian IUP yang telah diterbitkan akan dievaluasi, ataukah sebaliknya Tanah Adat dimaksud tidak akan mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah.

Pengaturan mengenai ikhwal tersebut mesti diatur dengan rigid, mengingat fakta sosiologis menyajikan data bahwa tidak sedikit Tanah Adat milik Masyarakat Adat telah dicaplok oleh perusahaan dengan argumentasi hukum IUP.

Seperti di Kabupaten Halmahera Tengah misalnya, Masyarakat Adat Fritu sulit mengakses Hutan Adat milik mereka sebagai sumber hidup dan penghidupan karena telah dikuasai oleh Perusahaan dengan dalih hukum IUP. Cerita Masyarakat Adat Fritu adalah satu dari seribu cerita buram terusirnya Masyarakat Adat dari Tanah dan Hutan Mereka.

Closing Statement

Diterbitkannya Permen P.21 jika dilihat sekilas memang seolah ada angin segar bagi Masyarakat Adat dalam perjuangan mendapatkan kepastian hukum atas Tanah dan Hutan Adat. Akan tetapi, jika dibaca dengan teliti, regulasi yang sangat tekhnis tersebut masih menyisakan berbagai persoalan yang sangat mungkin terjadi dalam implemeintatif norma serta adanya kekosongan hukum (rechtvacuum). Sebab itu, menurut penulis tidaklah berlebihan jika Permen P.21 tidak lebih dari sekedar basa basi pemerintah.[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s